UMK Kabupaten Lombok Utara 2026: Rp 2.758.221
UMK Lombok Utara hanya sedikit di atas UMP Nusa Tenggara Barat (Rp 2.673.861), berlaku sebagai upah minimum di Kabupaten Lombok Utara.
Posisi UMK Kabupaten Lombok Utara terhadap tetangga
UMK terhadap UMP
- UMK 2026 Rp 2.758.221
- UMP 2026 sebagai pembanding Rp 2.673.861
- Selisih vs UMP Rp 84.360
Data perbandingan UMK 2025 untuk Kabupaten Lombok Utara tidak tersedia di sumber primer yang kami verifikasi. Referensi UMP Nusa Tenggara Barat ditampilkan sebagai pembanding regional.
Bagaimana UMK Kabupaten Lombok Utara dihitung?
Sejak diterbitkannya PP 49/2025 tentang Pengupahan, formula upah minimum mempertimbangkan tiga komponen utama: pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, dan indeks alfa (kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan). UMP Nusa Tenggara Barat ditetapkan oleh Gubernur sebagai lantai, lalu UMK kabupaten/kota dihitung di atasnya berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak (KHL) di Kabupaten Lombok Utara.
Dewan Pengupahan kabupaten/kota mengusulkan UMK kepada Gubernur, yang kemudian menetapkan melalui SK Gubernur. UMK selalu lebih tinggi dari UMP, dan biasanya bervariasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi sesuai sektor ekonomi dominan.
Estimasi gaji bersih dari UMK Lombok Utara
Estimasi cepat untuk pekerja dengan gaji setara UMK, mengasumsikan iuran BPJS dipotong dari gaji bruto sesuai porsi pekerja. Belum memperhitungkan PPh 21 (umumnya nihil pada level UMK karena di bawah PTKP setahun).
- Gaji bruto (UMK) Rp 2.758.221
- BPJS Kesehatan (1% pekerja) - Rp 27.582
- BPJS Ketenagakerjaan (2% pekerja) - Rp 55.164
- Estimasi take-home Rp 2.675.475
Sanksi jika perusahaan bayar di bawah UMK
1-4 tahun penjara
Pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari UMP/UMK dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta. Sanksi bersifat kumulatif (penjara dan denda).
Dasar hukum: UU 6/2023 (Cipta Kerja) Pasal 88E ayat (2), mengubah Pasal 185 UU 13/2003.
Disnaker dan SiapKerja
- Lapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Nusa Tenggara Barat atau Disnaker Kabupaten Lombok Utara setempat. Bawa bukti slip gaji, surat kontrak, dan identitas.
- Gunakan aplikasi SiapKerja Kementerian Ketenagakerjaan untuk pengaduan online: tersedia kanal pengaduan upah di bawah UMP/UMK.
- Dapat juga ditempuh melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk gugatan perdata atas selisih upah.
Kota tetangga di Nusa Tenggara Barat
Nilai UMK Kabupaten Lombok Utara 2026 diambil dari SK Gubernur Nusa Tenggara Barat (100.3.3.1-683 Tahun 2025, 2025-12-22) dan diverifikasi silang dengan portal Disnaker provinsi. Sumber regulasi: PP 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Halaman ini bersifat informatif. Untuk acuan resmi terkait dispute pengupahan, rujuk SK Gubernur yang dikutip atau Dinas Tenaga Kerja Nusa Tenggara Barat.